detakhukum.com,Bogor-Berbagai capaian kinerja Kantor Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bogor di simpulan tahun 2020.
Kepala kantor ATR/BPN Kota Bogor Erry Juliani Pasoreh membeberkan capaian kinerjanya di hadapan para wartawan saat program Press Conference di Rumah Makan Merak Kota Bogor Rabu (30/12/2020)
Erry Juliani memberikan data umum pertanahan di Kota Bogor 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan dengan luas Wilayah 110,7 Km2,di Perkirakan jumlah bidang tanahnya berdasarkan DHKP pada tahun 2018 sebanyak 257.801,sedangkan di tahun 2020 sebanyak 292.884.Jadi Jumlah bidang tanah yang terpetakan pada tahun 2020 ini meningkat sebanyak 303.791 dengan prosentase (103,72%).
Menurutnya jika dibandingkan jumlah bidang tanah berdasarkan DHKP tahun 2020 jumlah yang belum terpetakan sebanyak 6.158.jika dibandingkan jumlah bidang yang sudah terdaftar.
Sedangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Kota Bogor yang telah berlangsung semenjak tahun 2017 sebanyak 550 bidang tanah,tahun 2018, 60.000 bidang,di tahun 2019 SHAT sebanyak 65.000 bidang dan PBT 96.000 bidang,sedangkan tahun 2020 sebanyak 650 bidang.
Kaprikornus jumlah PTSL keseluruhan dari tahun 2017 hingga dengan 2020 jumlahnya 126.200 SHAT,kata kepala kantor BPN Kota Bogor Erry Juliani Pasoreh.
Dia juga menyampaikan,untuk pembangunan Kota Lengkap maka dibangunlah data bidang tanah terdaftar yang terpetakan dengan kwalitas KW1,valid,sesuai dengan keadaan senyatanya di lapangan,serta melakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah administrasi,dimulai dari Desa/kelurahan,Kecamatan,Kota/Kabupaten dan Provinsi.
Dengan tujuan adalah terlaksananya pelayanan pertanahan secara elektro dengan terwujudnya Multipurpose Kadaster yaitu,pendaftaran tanah digunakan untuk banyak sekali kepentingan (one map policy).
Beliau juga jelaskan jika dikala ini,kantor BPN Kota Bogor dengan Tim Kujang-nya telah menuntaskan melakukan Pembangunan Kota Lengkap sebanyak 68 kelurahan di 6 kecamatan,sehingga menjadi lengkap Kota Bogor yang terpetakan semuanya.
Dengan demikian diharapkan pelayanan yang dilaksanakan akan semakin cepat,akurat,valid dan mampu dipertanggung jawabkan sehingga akan menghemat sengketa dan masalah yang terjadi di daerah Kota Bogor,ujar Erry Juliani.
Erry juga menyampaikan pelayanan Penyusunan patokan layanan publik pada Kantor BPN ini,yang telah di rancangan,biar dapat memenuhi keperluan masyarakat dan bersaing dengan dunia terbaru yang serba elektro.Loket pelayanan sudah dioperasikan dengan e-office dan didesain secara modern serta menawarkan kenyamanan bagi pengguna layanan.
Dengan Transformasi digital,yang sudah dikerjakan semenjak tahun 2019 terintegrasi data secara elektonik dan digitalisasi warkah menjadi prioritas yang harus secepatnya dituntaskan biar proses layanan kian gampang,cepat dan akurat,sampai saat ini Scan/Digitalisasi Warkah di Kantor Pertanahan Kota Bogor sudah meraih (65,40%),Validasi Buku Tanah (99,66%),dan juga Surat Ukur (90,73%).
Layanan pertanahan pada kurun new wajar dianjurkan menggunakan layanan online atau elektro untuk menghalangi interaksi eksklusif antara pengguna layanan dan pelaksana pelayanan.
Masyarakat juga mampu melakukan pengaduan dan konsultasi yang alhasil akan didokumentasikan sehingga mampu diakses berdasarkan usul.
Begitu pula mengenai fasilitas dan prasarana kita optimalkan supaya terpenuhi akomodasi bagi penyandang disabillitas,dengan banyak sekali inovasi yang dijalankan,maksudnya untuk memberikan kemudahan bagi pengguna layanan,ujar Erry.
Dengan demikian pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Bogor kian maju dan terbaru berstandar dunia.
Erry menyertakan,bahwa,pengaduan baik berupa aduan manual,pribadi,atau tatap muka maupun aduan secara elektronik/online.Sistem pengelolaannya telah disokong oleh tenaga SDM yang mencukupi dan kompeten serta ada timnya yang terhubung dengan pelayanan pertanahan baik layanan front office maupun tehnis di back office.
Disamping itu juga aplikasi ke metode pengelolaan pertanahan sudah secara online yaitu aplikasi Simpanah dan Eposs.Pengelolaan pengaduan baik dilakukan melalui beragam media,meliputi,media Konvensional (kotak pengaduan,surat,telepon,SMS) dan Media Kontemporer (media sosial,situs web,aplikasi ponsel) tergolong aplikasi Tanya Atrbpn dan aplikasi LAPOR!.
Kita juga meraih juara 3 (tiga) besar nasional di tahun 2020 dalam Kompetisi Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan klasifikasi Unit Pengelola Pelayanan (UPP).
Layanan pengaduan dari aplikasi SIMPANAH ini terbukti efektif dan efisien dalam menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan penduduk secara cepat, tepat dan transparan.Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan jumlah pengaduan dengan jumlah berkas yang diterima dalam proses pelayanan. Prosentase pengaduan di Kantor Pertanahan Kota Bogor.
Pada tahun 2019 (sebesar 0,17%) dan tahun 2020 (sebesar 0,18%), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai prosentase pengaduan kurang dari 1% dari volume berkas masuk di Kantor BPN ini,di tahun 2019 dan 2020.
Dengan sedikitnya pengaduan dari penduduk , merupakan salah satu kriteria kesuksesan pelayanan yang kita lakukan artinya masyarakat merasa puas terhadap layanan Kantor Pertanahan Kota Bogor.
Termasuk zona integritas merupakan predikat yang diberikan terhadap instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki akad untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi,terutama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan mutu pelayanan publik,Sehingga mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui,yaitu pencanangan, pembangunan,pengusulan,evaluasi,dan penetapan.
Sejak di tahun 2018 Kantor BPN Kota Bogor telah melakukan pembangunan Zona Integritas dengan pencanangan Zona Integritas secara internal.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor dan seluruh pegawai sudah menandatangani dokumen Pakta Integritas.Selanjutnya tahun 2020 sudah dilaksanakan deklarasi secara eksternal dan telah ditandatangani piagam deklarasi zona integritas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor serta saksi-saksi dari pimpinan beberapa instansi eksternal.
Telah dibentuk tim/pokja selaku unsur pengungkit.Yaitu terdapat 6 pokja diantaranya adalah Manajemen Perubahan,Penataan Tatalaksana,Penataan Manajemen SDM,Penguatan Akuntabilitas Kinerja,Penguatan Pengawasan,dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Masing-masing tim/pokja bertugas memastikan indikator-indikator dari 6 aspek tersebut terlaksana.
Di akhir tahun 2020, Kantor BPN Kota Bogor menuju tekad zero tunggakan adalah tidak adanya lagi tunggakan pekerjaan yang belum akhir di tahun 2020 maupun tahun sebelumnya.
Agar semua jajaran dari mulai pimpinan dan staf ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.Maka pekerjaan dilaksanakan dengan cara lembur dan menciptakan tim solusi tunggakan.
Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor kata dia ikut turut serta dalam evaluasi dan monitoring serta menunjukkan penyelesaian kepada hambatan hambatan yang dihadapi.Hal ini dapat dilihat dari data selaku berhasilnya zero tunggakan,maka untuk di tahun 2021 nanti jajaran Kantor Pertanahan Kota Bogor dapat fokus kepada acara atau sasaran yang akan dilakukan.
Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kota Bogor sudah membuat penemuan-inovasi semoga pelayanan yang dijalankan kian mempesona di hati masyarakat,antara lain.
1.Pendaftaran Online Service. 2. Rebo Keliling (Boling) adalah layanan menggunakan kendaraan beroda empat larasita 3. Mall Pelayanan Publik (MPP).4. One Day Service (ODS) untuk layanan Roya, Peningkatan Hak,Peralihan Hak.
5. Pengaduan Elektronik (SIMPANAH) 6. Layanan Antar Jemput (LANJUT) 7.Layanan Antar Sertipikat (LAST) 8. Pengecekan 1 Jam (PE_JAS) 9. Layanan Elektronik untuk layanan Zona Nilai Tanah,Hak Tanggungan,Pengecekan,dan Roya, SKPT .10. E-Office.(*/Sup)
Sumber stt.ac.id