detakhukum.com,Jakarta– Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat ke Presiden Joko Widodo soal adanya praduga keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan partai Demokrat.
Tadi pagi,saya telah mengirimkan surat secara resmi terhadap yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk menerima konfirmasi dan penjelasan dari dia terkait kebenaran isu yang kami peroleh ini,kata AHY di jakarta,senin (1/2).
Pengiriman surat konfirmasi itu kata ia berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya,wacana gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.
Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan presiden Joko Widoo.
Tentunya kami tidak gampang yakin dan tetap mengedepankan asas prasangka tak bersalah (presumption of innocence) dalam problem ini,kata AHY.
AHY menerangkan tentang gerakan politik yang bermaksud mengambil alih kekuasaan pimpinan partai Demokrat secara inkonstitusional itu dikenali dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader partai Demokrat baik pusat,kawasan maupun cabang.
Gabungan dari pelaku gerakan itu kata AHY berisikan 5 orang,1 kader Demokrat aktif,1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif,1 mantan kader yang telah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai,alasannya adalah menjalani eksekusi balasan korupsi.
Dan 1 mantan kader yang sudah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.Sedangkan yang non kader partai yaitu seorang pejabat tinggi pemerintahan,yang sekali lagi,sedang kami mintakan konfirmsi dan klarifikasi terhadap Presien Joko Widodo,tutur AHY.(ant/dth)
Sumber stt.ac.id