Di Australia, cryptocurrency dikelola dengan cukup baik. Bahkan masyarakat lazim di negara itu sudah menerima undang-undang modern yang bermaksud untuk memproteksi investor dan konsumen kripto, serta menunjukkan kepastian aturan untuk bisnis yang terkait dengan blockchain. Pemerintah Australia sudah menyeimbangkan inovasi dan adopsi blockchain dengan pintar. AUSTRAC atau Australian Financial Intelligence Agency sudah menerapkan peraturan tentang mata duit kripto.
Baca juga: Pendekatan Blockchain dalam Customer Relations Management (CRM)
Pada Desember 2014, Australia menuntaskan laporan perpajakan untuk mata duit digital. Sesuai putusannya, berbagai pajak memiliki peluang mirip pajak capital gain, pajak barang dan jasa atau GST, pajak transaksi dan pajak penghasilan mampu diterapkan pada token digital. Untuk menghindari penipuan dalam transaksi mata duit digital, Reserve Bank of Australia telah menyatakan bahwa cuma akan ada penggunaan cryptocurrency yang terbatas. Selanjutnya, sesuai laporan ASIC atau Australian Securities and Investment Commission, komite tidak akan memperlakukan mata duit digital sebagai produk keuangan. Bagian lain dari laporan ini menyatakan bahwa mata duit mempunyai lebih sedikit pinjaman dan nilainya juga dapat berfluktuasi di masa depan. Pihaknya juga menerangkan bahwa walaupun mata uang digital adalah produk keuangan, token tetap akan memiliki ketentuan pertolongan pelanggan biasa .
Baca juga: Ripple Jajaki Pasar Brasil
Mengutip Coinpedia.org, Australia tidak membatasi penambangan cryptocurrency. Namun, ada pajak yang berlaku untuk kegiatan penambangan. Para penambang mesti membayar pajak untuk setiap laba atau keuntungan yang dicapai lewat kegiatan penambangan bitcoin. Para penambang yang terdaftar di bawah GST mesti membayar GST untuk kegiatan penambangan.
Pada tahun 2018, AUSTRAC sudah memberitahukan undang-undang yang lebih berpengaruh untuk pertukaran cryptocurrency. Sesuai peraturan ini, pertukaran harus didaftarkan pada AUSTRAC. Selain itu, pertukaran mesti mampu diverifikasi dan mematuhi kewajiban pelaporan Anti Money Laundering (AML) / Combating the Financing of Terrorism (CFT) pemerintah. Pertukaran yang tidak terdaftar yaitu pertukaran kriminal.
Baca juga: Cina dan Rusia Mulai Ujicoba Cryptocurrency
Secara singkat, Australia selangkah lebih di depan dibandingkan negara-negara di sekitarnya. Australia memiliki undang-undang cryptocurrency yang dikelola dengan baik. Pemerintah lokal terus berupaya menciptakan kawasan yang kondusif & lebih baik untuk komunitas kripto.
Baca juga:
- Dampak Virus Corona: Cryptocurrency Naik, Sedangkan Trader Saham Dikuasai Ketakutan
- Ramalan Ripple 2020 – Para Analis dengan Berani Menyatakan Ripple XRP akan menjamah $14