Minggu ini menjadi minggu penentu pemenang pemilu di Indonesia. Negara berpenduduk lebih dari 260 juta jiwa ini melaksanakan pemilihan legislatif dan presiden secara berbarengan pada 17 April kemudian. Selain cukup besar, pemilu di Indonesia mungkin terbilang cukup rumit di dunia dengan hampir 193 juta pemilih yang tersebar di 17 ribu lebih pulau dan mancanegara. Butuh waktu berminggu-minggu untuk merekapitulasi surat bunyi secara tradisional, belum lagi di beberapa tempat surat suara menjadi rusak sebab medan yang ditempuh cukup berat untuk mendistribusikan surat suara. Perhitungan suara umumnya dimulai dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana setiap komite akan mengkalkulasikan bunyi secara manual, menyepakati dan kemudian selanjutnya formulir ditandatangani, dan dimasukkan ke dalam database. Kaprikornus dapatkah blockchain memperkuat demokrasi?
Baca juga: Partisipasi Perempuan Minim Dalam Proyek Kripto
Melansir CNN, terdapat beberapa komponen yang menjadikan kesalahan perhitungan bunyi di Indonesia ialah sistem IT yang kurang mampu membuat penjelasan atau konfirmasi penginputan data sehingga mengakibatkan data yang salah juga mampu masuk, serta server di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mampu menerima data masuk terlalu banyak pada waktu bersamaan.
Baca juga: Negara Ini Tawarkan Program Studi Teknologi Blockchain
Di negara-negara yang keadaan geografisnya cukup menantang, wacana tentang blockchain memperkuat demokrasi mampu dipertimbangkan. Mengutip Forbes, semakin pendek waktu yang diharapkan antara penyeleksian umum dan melaporkan hasil, maka makin sedikit pula peluang bagi para oknum untuk menumbangkan atau menyalahgunakan proses penyeleksian biasa . Selain itu, teknologi blockchain juga dapat menentukan tidak akan ada penerima yang mampu melaksanakan double vote, hasil pemungutan suara yang tidak dapat dimanipulasi serta tidak diperlukannya biaya penjagaan karena telah dilaksanakan oleh algoritma cryptography.
Baca juga: Ayo Sisihkan THR Untuk Investasi Cryptocurrency
Pemanfaatan blockchain tidak cuma dipakai untuk transaksi perdagangan Bitcoin saja, tetapi merupakan pendekatan yang masuk logika dalam pemilihan umum, khususnya di negara-negara besar yang menghadapi duduk perkara logistik dalam penghitungan dan pelaporan suara, mirip banyak negara demokrasi di Asia dan Afrika.
Menurutmu, apakah teknologi blockchain akan diterapkan dalam pesta demokrasi berikutnya di Indonesia?
Baca juga:
- Bagaimana Cara Mendapatkan Uang Dari Cryptocurrency?
- Harga Bitcoin Naik Terus, Apa Pendapat CEO Bitocto?