Tanggal 1 April 2019, Koinx mengadakan event Blockchain Indonesia Summit, yang memanggil banyak expert panelis, venture capital dan founder blockchain project dari banyak sekali negara.
Salah satu pembicara yang banyak dinantikan ialah Kepala Bappepti, Wisnu Wardhana. Di dalam speechnya, Pak Wisnu menawarkan penjelasan ihwal salah satu point aturan yang banyak dipertanyakan oleh para founder startup blockchain dan exchange di Indonesia, ialah wacana angka modal minimum 1 triliun,
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 8 terdapat peraturan selaku berikut :
Untuk mampu memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto pada Pasar Fisik Aset Kripto, selain menyanggupi standar sebagaimana dikontrol dalam Peraturan Bappebti yang mengendalikan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto mesti menyanggupi patokan:
A. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
B. Mempertahankan saldo modal tamat paling sedikit Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar
rupiah);
Nah dari mana asal 1 triliun tersebut ? Pak Wisnu menjelaskan :
Jika 1 exchange mempunyai 20,000 nasabah, dan masing-masing nasabah memiliki 1 bitcoin, jadi berapa aset yang di handle oleh exchange tersebut ?
Dari kalimat tersebut, tercermin bahwa Bappebti mengasumsikan exchange mampu memiliki 20 ribu nasabah, yang merupakan angka yang cukup masuk akal bagi exchange.
Per 2 April 2019, 1 Bitcoin menjamah angka 68 Juta rupiah, 20 ribu x 68 juta berarti 1,36 triliun.
Bagaimana menurut Anda, apakah Anda baiklah dengan asumsi diatas ?
Baca Juga Berita Lainnya Tentang Blockchain dan Crypto :
Sumber mesti di isi