detakhukum.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh menteri, kepala forum serta kawasan tidak menutupi data yang diharapkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Saya minta kepada para menteri,kepala forum dan tempat biar APIP mampu bekerja secara independen dan profesional,berikan kanal dan informasi yang akurat jangan ada yang ditutup-tutupi,”kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor,Jawa Barat,Kamis (27/5).
Presiden Jokowi memberikan hal tersebut dalam pembukaan”Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021″yang diikuti pribadi oleh Menteri Koordinator bidang Politik,Hukum dan Keamanan Mahfud MD,Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto,Menteri Sekretaris Negara Pratikno,Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP M Yusuf Ateh serta perwakilan 2.223 peserta rapat.
“Jangan sebab kerja lambat verifikasi dari APIP jadi terhambat,banyak terjadi.Dampaknya program pemerintah juga terhambat dan terlambat,”ucap Presiden.
Namun,Kepala Negara juga mengingatkan terhadap jajaran BPKP dan seluruh APIP bahwa eksistensi APIP ialah untuk menolong meraih tujuan pembangunan,bukan untuk menakut-nakuti.
“Bukan untuk mencari-cari kesalahan.Seluruh jajaran abdnegara pengawas intern pemerintah harus mengetahui hal ini,jangan menanti bertindak sehabis terjadi insiden,sehabis terjadi kesalahan,”tutur Presiden.
Para menteri,kepala lembaga dan kepala kawasan juga diminta untuk mengikuti seluruh nasehat APIP.
“Karena semua usulan harus ditindaklanjuti,jangan berhenti di usulan,selesaikan sampai akar persoalan sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya,”ungkap Presiden.
Presiden menilai masih ada kesalahan-kesalahan yang terus diulang dari tahun ke tahun sebab tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan APIP.
“Saya tekankan kepada bapak,ibu menteri,kepala lembaga,kepala tempat agar menindaklanjuti dengan serius usulan dari BPKP dan APIP,jangan dibiarkan berlarut-larut,membesar dan alhasil mampu menjadi persoalan hukum,”ungkap Presiden.
Tugas APIP,menurut Presiden yakni untuk menjamin tercapai-nya tujuan pemerintah,tujuan acara dan tujuan belanja anggaran secara akuntabel,efektif dan efisien.
“Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah balasannya,ini yang banyak kita lupa,yang dinantikan-tunggu rakyat yaitu kesannya,apa manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dan pengawasan mesti menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran,tidak ada yang disalahgunakan,terlebih dikorupsi,”kata Presiden menegaskan.
Pada kurun pandemik seperti saat ini,Presiden Jokowi meminta agar APIP dan BPKP mampu bekerja cepat,memperkuat koordinasi dan sinkronisasi.
“Perkuat ‘check and balance’,saling bekerja sama,saling koreksi,saling memperbaiki,agar program-program pemerintah berlangsung efektif,penduduk menerima manfaat sebesar-besarnya,bangsa kita secepatnya bangun dari pandemik,”kata Presiden.(ant/dth)
Sumber stt.ac.id