detakhukum.com,Jakarta-Dengan taktik komunikasi publik tepat sasaran mampu memberikan dampak baik kepada organisasi maupun masyarakat.
Maka dengan itu,Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lewat Biro Hubungan Masyarakat (Humas) terus menekankan pentingnya taktik komunikasi publik dan juga kehumasan terhadap setiap pimpinan unit kerja diseluruh Indonesia.
Demikian dikatakan,Yulia Jaya Nirmawati sebagaiKepala Biro Humas (ATR/BPN).Selanjutnya kata dia,seni manajemen komunikasi yang dijalankan oleh humas harus dapat menjelaskan, menyosialisasikan,menyebarluaskan isu-informasi dan konten grafis yang berisikan info nyata secara masif.”Kita share hal-hal nyata melalui media umum,contohnya testimoni masyarakat peserta sertipikat baik itu PTSL maupun acara strategis yang lain,”ungkapnya ketika acara Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I secara daring,Rabu (31/03/2021).
Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 3570/4.3/100/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang pelaksanaan taktik komunikasi yang dijalankan Kementerian ATR/BPN terdapat 7 indikator pelaksanaan strategi komunikasi.
Yang pertama,mengaktifkan portal website,di mana satuan kerja dibutuhkan aktif mengunggah info lewat terusan situs web resminya.
sedangkan yang Kedua,Pembinaan dan kolaborasi media massa lain.
Ketiga,Media monitoring info pertanahan dan tata ruang,Keempat,mensosialisasikan lewat media yang lain.Kelima,Pendokumentasian,peliputan dan kehumasan.
Keenam,Pengelolaan media sosial,dan yang terakhir ketujuh,Pelaksanaan festival,penertiban newsletter dan selebaran.
Yulia Jaya Nirmawati menyertakan bahwa,dalam 7 indikator pelaksanaan strategi komunikasi tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap satuan kerja di kawasan.
“Dalam rangka membangun strategi komunikasi kita memeriksa dan menilai kinerja para kantor pertanahan maupun Kantor Wilayah BPN di kehumasan melalui 7 indikator tadi”katanya.
Selanjutnya kata beliau,untuk memperkuat seni manajemen komunikasi perlu dikerjakan beberapa hal seperti engagement dengan media arus utama,pengelolaan informasi strategis dan nyata secara lebih intens,penguatan media umum resmi dan media internal seperti newsletter, selebaran dan yang lain dengan rancangan yang berpengaruh dan terkoordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan medsos Kanwil dan Kantah serta perubahan perilaku dan budaya kerja di Kantah kota-kota besar/signifikan.
Di periode digital tidak mampu dipungkiri bahwa gosip makin berlimpah,beresiko bias dan sukar dikendalikan,disitulah fungsi humas harus mengambil tugas.
“Humas perlu untuk memetakan informasi-isu strategis yang dihadapi dan dituntut untuk menjadi proaktif mampu membuat perencanaan komunikasi strategis dan tepat target secara internal maupun eksternal,”tutur Yulia.
Dalam membangun evaluasi yang faktual di masyarakat maka diharapkan meyakinkan persepsi di masyarakat.”Penilaian itu bagian dari pandangan jadi kita harus membangun persepsi publik,untuk itu tugas kita meyakinkan masyarakat,pandangan itu bicara hati alasannya tak kenal maka tak sayang,jadi pandangan itu mesti dibangun,tidak bisa sekali waktu itu harus di maintenance sebab parameternya yakni soal hati,”ungkap Yulia.(red)
Sumber stt.ac.id