Kebanyakan perilaku dari pemerintahan yang kita lihat kini adalah pemerintah banyak meng-outsource implementasi aneka macam aktivitas terhadap sektor swasta, misalnya untuk sektor finansial kepada bank, lalu pemerintah melaksanakan enforcement regulasi dan kebijakan, yang mana dilakukan secara manual dan menyantap waktu.
Tetapi ketika pemerintah menempatkan rupiah di dalam blockchain, maka rupiah ini bisa menjadi mata uang yang bersifat programmable (dengan adanya smart contract di dalam blockchain) dan mentransformasi mata duit rupiah menjadi semacam development platform di mana orang banyak mampu connect dan terintegrasi dengannya.
Saat ini, dengan mata duit rupiah fiat, saat kita membuat produk atau servis dengan mata uang fiat, kita membangun dengan semua kekurangan mata uang fiat, contohnya sukar ditransfer, mahal dan lambat di transfer.
Tetapi ke depannya, dikala hukum-aturan terkait pajak sudah bisa dikodekan ke dalam smart contract di dalam blockchain rupiah digital, semua pihak (pengusaha, enterprise, forum keuangan dll) bisa membangun bisnisnya di atas rupiah digital. Dengan mata uang rupiah yang digitalkan seperti ini akan menciptakan mata uang memiliki karakter automated regulation, mampu menetralisir banyak kepastian dan meningkatkan kepatuhan.
Hal ini akan secara drastis mengganti bagaimana semua pihak berinteraksi dengan mata uang digital yang menetralisir banyak kekurangan dari mata duit fiat.
Sumber mesti di isi