detakhukum.com,Jakarta-kepala staf presiden jenderal TNI (purn) Moeldoko,menjawab tudingan dari ketua biasa partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),ada pejabat di lingkungan dekat Presiden Joko Wododo yang ingin mengambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Saran saya,menjadi seorang pemimpin mesti menjadi berpengaruh jangan mudah baperan,terombang ambing dan seterusnya,kata Moeldoko,dalam penjelasannya via zoom,senin malam 1 pebruari 2021.
Moeldoko menegaskan,bahwa dia memang terbuka kepada siapapun.Bahkan rumahnya terbuka untuk orang tiba.Berbagai kisah,dilakuinya dia dapatkan dari para tamu tersebut.
Moeldoko juga sempat menyinggung,bahwa ada larangan untuk anak buah tidak boleh kemana-mana,diborgol saja kali,katanya.
Tidak dijelaskan,apakah yang dimaksud yakni kader partai Demokrat atau siapa.Tetapi mantan panglima TNI itu juga memprotes pernyataan AHY jikalau ada pihak luar yang ingin mengkudeta.
Kalau perumpamaan perebutan kekuasaan ya dari dalam (Partai Demokrat) era dari luar,katanya.
Dalam hal ini saya mengingatkan,sekali lagi jangan dikit dikit istana dan jangan ganggu pak Jokowi,karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali,tidak tahu apa apa dalam informasi ini.
Jadi itu persoalan aku,Moeldoko ini,bukan selaku KSP.Moeldoko tutur Moeldoko.
Sebelumnya,ketua biasa Partai Demokrat,Agus Harimurti Yudhyono alias AHY menyebut bahwa pihak pihak yang berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya dari partai punya motif tertentu.Menurut isu yang diterimanya,rencna itu kata AHY terkait penyeleksian 2024.
Ajakan dan permintaan pinjaman untuk mengganti dengan paksa ketum PD tersebut dijalankan baik lewat telepon maupun konferensi eksklusif.Dalam komunikasi mereka,pengambilalihan posisi ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersngkutan selaku kandidat presiden dalam pemilu 2024 mendatang kata Agus ketika menyampikan informasi pers di kantor Partai Demokrat Jakarta,senin 1 Februari 2021.
AHY menyatakan,pihak pihak yang terlibat salah satunya kader partai,eks kader dan bahkan pejabat setingkat menteri.Dia juga menuding ada pejabat dilingkaran istana kepresidenan memberi restu manuver politik untuk menyingkirkannya dari dingklik ketua umum.
Sepuluh hari kemudian kami mendapatkan laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik sentra,kawasan maupun cabang ihwal adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat.Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai,yang dilakukan secara sistematis,kata AHY purnawirawan TNI berpangkat mayor.(Red)
Sumber stt.ac.id