detakhukum.com,Jakarta-Kepolisian Republik Indonesia menjadwalkan menilik lima eksekutif utama vendor yang melakukan kegiatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait duduk perkara kebocoran data yang sedang diselidiki institusi tersebut.
“Rencana kita ambil keterangannya di tanggal 2 Juni,”kata Kepala Divisi Humas Polisi Republik Indonesia Irjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polisi Republik Indonesia,Jakarta,Senin (31/5).
Dijelaskan oleh Argo,pengusutan masalah kebocoran data BPJS Kesehatan terus berlangsung, pihaknya sudah mengusut empat orang saksi,yakni dua orang dari BPJS Kesehatan dan dua orang dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Selanjutnya,kata Argo,penyidik Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber akan memeriksa vendor yang melaksanakan acara di BPJS Kesehatan.
“Vendor ini yang melakukan aktivitas di BPJS Kesehatan,siapa vendor-vendor tersebut nanti kita mintai keterangannya.Misalnya vendornya satu orang kita periksa satu orang,bila dua orang kita periksa keduanya,”ungkap Argo.
Dia menyebutkan surat pemanggilan terhadap lima administrator utama vendor tersebut telah dikirimkan hari ini tanggal 31 Mei 2021.
Argo juga mengatakan,ada lima eksekutif utama vendor yang ada di Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) yang akan dimintai keterangannya.
“Kita mintai keterangan terkait bocornya data tersebut.Dan Tentunya surat pemanggilan sudah dikirimkan hari ini tanggal 31 Mei ke lima direktur utama vendor yang nantinya 2 Juni akan dimintai keterangannya terkait kebocoran data,”ujar Argo.
Sejak info kebocoran data langsung 279 juta warga negara Indonesia timbul,Bareskrim Polri sudah melakukan penyelidikan masalah tersebut dengan meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait.
Pada Senin (24/5) kemudian,Bareskrim Polisi Republik Indonesia telah meminta penjelasan pejabat di BPJS Kesehatan yang menangani penggunaan teknologi isu di instansi tersebut.
Hasil dari penjelasan tersebut nantinya menjadi dasar Polisi Republik Indonesia untuk melakukan tindak lanjut dalam menyelesaikan perkara kebocoran data tersebut.
Belakangan ini publik kembali menerima kabar kebocoran data pribadi. Sebanyak 1.000.000 data pribadi yang kemungkinan adalah data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diunggah (upload) di internet.
Akun berjulukan Kotz memperlihatkan akses download (unduh) secara gratis untuk file sebesar 240 megabit (Mb) yang berisi 1.000.000 data langsung penduduk Indonesia.
File tersebut dibagikan sejak 12 Mei 2021.Bahkan,dalam sepekan ini ramai menjadi perhatian publik.Akun tersebut mengklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga 6.000 dolar AS.(at/dth)
Sumber stt.ac.id