Teknologi blockchain memungkinkan komputasi yang dilindungi secara kriptografis, terdesentralisasi, dan terdistribusi di antara pihak-pihak yang tidak mengenal atau mempercayai satu sama lain. Teknologi ini diperkenalkan ke dunia pada tahun 2009. Sepuluh tahun kemudian, komunitas terus meningkat pada teknologi buku besar yang terdistribusi dalam upaya mengembangkan skala dan kecepatan yang mau memungkinkan bisnis untuk beroperasi lebih efisien, tanpa perlu perantara. Saat ini, cuma sebagian kecil masyarakat yang mempunyai atau memakai token blockchain publik. Namun jaringan yang terdesentralisasi mempunyai kesempatanuntuk berkembang biak dan menjadi infrastruktur bagi ekosistem digital di industri kritis termasuk instansi pemerintahan. Kemudian siapakah yang mesti ditunut bila blockchain hancur?
Jika ada yang tidak beres dengan jaringan terdesentralisasi yang mendasarinya, mirip bug dalam protokol, dapatkah kita meminta komunitas pengembang kode (para peneliti, pengembang kebijakan, pembuat arahan, peninjau arahan, dll.) bertanggung jawab? Artinya, apakah ada seseorang yang mampu kita tuntut kalau jaringan blockchain hancur?
Klaim kepada pengembang blockchain publik berdasarkan pelanggaran kesepakatan tidak berlaku. Berbeda dengan perjanjian perangkat lunak tradisional yang mencakup tanggung jawab yang luas, pemegang token tidak melakukan perjanjian seperti itu ketika mereka berinteraksi dengan blockchain publik. Demikian pula, peraturan sekuritas negara bagian dan federal tidak memberikan perlindungan terhadap penggugat alasannya adalah token yang dihasilkan oleh jaringan blockchain ini (seperti Bitcoin atau Ether) sudah dianggap oleh regulator bukan sekuritas. Pemegang token mampu berusaha untuk memilih satu atau lebih derma pelanggan pemerintah selaku dasar untuk klaim. Tapi itu akan menjadi peregangan sebab partisipasi mereka dalam blockchain bersifat sukarela dan mereka menanggung risiko yang melibatkan partisipasi tersebut.
Teori berpeluang lain untuk pemulihan mungkin adalah janji estoppel yang adil, namun hal ini cuma berlaku dalam keadaan yang terbatas. Berdasarkan teori pertanggungjawaban tersebut, penggugat dapat mengajukan klaim berdasarkan kepercayaannya pada kata-kata atau langkah-langkah terdakwa, dimana penggugat bergotong-royong menderita ‘cedera’ berdasarkan keyakinan yang wajar. Jadi, kalau sekelompok pengembang menciptakan klaim imitasi tertentu perihal pemutakhiran dan penggugat disangka mengambil langkah-langkah, mereka mampu menerima penyebab yang patut. Demikian pula, kalau sekelompok pengembang perangkat lunak berkolusi dengan maksud menjadikan ‘cedera’, hal itu juga mampu menjadi dasar untuk tuntutan aturan, dan kemungkinan bisa dikenakan pasal pidana.
Kembali ke pertanyaan ihwal apa yang hendak dikerjakan pengadilan (menurut murni pada yurisprudensi fidusia), Andrea Tinianow, CIO untuk Global Kompass Strategies, sebuah firma konsultan administrasi yang berbasis di Amerika Serikat menyebutkan bahwa pengadilan tidak akan memperoleh pengembang protokol dalam masalah ini ialah fidusia. Tetapi, pengadilan dapat memutuskan untuk memperluas tugas fidusia untuk memasukkan pengembang protokol menurut fakta spesifik dari perkara tersebut, terutama jika ‘cedera’ parah, para pihak yang terkena imbas, atau para terdakwa entah bagaimana menerima faedah besar dari pelanggaran tersebut.
Namun, yang perlu diingat, saat ini kita berada di ‘perairan’ yang belum dipetakan, perlu menunggu perkara pertama apalagi dahulu untuk menyaksikan bagaimana pengadilan menuntaskan masalah ini.
Baca Juga:
- Dapatkah Blockchain Membuat Kota Menjadi Lebih Mandiri?
- Malta, Pulau Blockchain di Selatan Eropa
- Cara Blockchain Mengubah Dunia
- Pelayanan Publik ala Blockchain
- 4 Alasan Mengapa Bisnis Kecil Harus Investasi Teknologi Blockchain